Hukum Bisnis | Blog My Campus

Tampilkan postingan dengan label Hukum Bisnis. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Hukum Bisnis. Tampilkan semua postingan

Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana

Pasal 44

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

MACAM-MACAM P.T.

P.T. yang ada di Indonesia dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu:

- P.T. Tertutup.

Yang dimaksud dengan P.T. Tertutup adalah suatu P.T. yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/

perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Anggaran Dasar P.T., yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.

- P.T. Terbuka.

Yang dimaksud dengan P.T. Terbuka adalah suatu P.T. yang

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Pengertian Dewan Komisaris

n DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ P.T. yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar

serta memberi nasihat kepada Direksi.

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan

Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta

Pendirian. Untuk selanjutnya anggota Dewan

Komisaris diangkat oleh RUPS.

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

SAHAM PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

- Saham P.T. dikeluarkan atas nama pemiliknya.

- Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.

- Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

- Direksi P.T. wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

- Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

- Pemegang saham P.T. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan

yang dibuat atas nama P.T. dan tidak bertanggung jawab atas kerugian P.T. melebihi saham yang dimiliki.

- Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

n Dasar hukum:

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007

n Menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

n PERSEROAN TERBATAS
(P.T.)

Definisi:

Badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham, dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya.

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

PERUSAHAAN PERORANGAN/ PERUSAHAAN DAGANG

Merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation atau een manszaak. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

n SUMBER MODAL PERUSAHAAN PERORANGAN/ PERUSAHAAN DAGANG

Sumber modal Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman.

Contoh Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang adalah toko pakaian,

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Pengertian Perjanjian Kontrak

Perjanjian (kontrak)

n Pasal 1331 KUHPerdata:

n “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

n Subekti:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

n UNSUR-UNSUR PERJANJIAN (KONTRAK)

n pihak-pihak yang kompeten;

n pokok yang disetujui;

n pertimbangan hukum;

n perjanjian timbal balik;

n hak dan kewajiban timbal balik.

n Subjek Hukum dalam Perjanjian

n Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban,

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

POSISI DOMINAN DALAM USAHA

Pengertian

Posisi Dominan

n Pasal 1 angka (4):

n Suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan atau jasa tertentu.

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

PENGERTIAN KOMPETISI DALAM BISNIS

Persaingan antara dua atau lebih pesaing/rival (perorangan atau badan usaha). Usaha atau

upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bertindak secara mandiri untuk

menjalin atau mempertahankan bisnisnya dengan pihak ketiga melalui cara penawaran

yang terbaik. Pertempuran atau pergolakan antara dua pesaing/rival untuk perdagangan

yang sama pada waktu yang sama. Usaha untuk memperoleh sesuatu di mana pihak lain

juga ingin mengerjakannya (berebut).

OBJEK DAN UNSUR-UNSUR KOMPETISI

Objek hukum kompetisi:

“relasi atau hubungan di antara kompetitor”

Unsur-unsur kompetisi atau persaingan usaha:

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

UU HUKUM KOMPETISI DALAM BISNIS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

TUJUAN:

Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen.

Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;

Menjaga praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.

Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

HUKUM KOMPETISI DALAM BISNIS

STRUKTUR PASAR

n Aktor/pelaku ekonomi:

n Persaingan tidak sempurna: monopoly, oligopoly, monopsony.

n Persaingan sempurna (jumlah produsen/penjual banyak, pembeli juga banyak), produk homogen/identik/hampir identik.

n Persaingan monopolistik.

n Produk Market.

n Identik/hampir identik

n diferensiasi/differentiated.

n Geographical Market:

n
STRUKTUR PASAR

n Yang dimaksud struktur pasar adalah perbandingan atau rasio atau komposisi antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli.

n Produsen tunggal dan pembeli banyak (uncounted) atau tidak dapat dihitung. Dinamakan : “monopoli”.

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Hukum Kontrak Internasional

— Sifat dan ruang lingkup kontrak

— Kontrak terbagi atas:

- Kontrak nasional

- Kontrak internasional

• Kontrak internasional semakin berkembang seiring berkembangnya transaksi perdagangan

• Kontrak internasional telah berkembang namun aturan hukum yang terumuskan formal belum cukup berkembang

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Hubungan Kredit Bank Dan Nasabah

HUBUNGAN KONTRAKTUAL ATAS PENERBITAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD) ANTARA BANK DAN NASABAH

n 1. Nomor Kartu
terdiri dari 16 digit yang harus dicantumn pada saat pembayaran, penyetoran maupun melakukan
koresponsi dengan Bank.
2. Nama Anda
kartu ini hanya dapat digunakan oleh nama yang tertera, pastikan nama anda tercetak dengan benar
pada saat kartu anda terima.
3.Good Thru
menunjukkan masa berlakunya kartu anda. Kartu anda dapat digunakan sampai tanggal terakhir

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Anjak Piutang (Factoring)

n Factoring
(Anjak Piutang)

n Factoring (anjak piutang) berasal dari sistem Common Law dan bukan dari sistem civil law.

n Perbandingan dengan ketentuan dalam KUHPerdata, Pasal 613 menyatakan bahwa:

n “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut itu dilimpahkan kepada orang lain ……..”

n Pasal 613 KUHPerdata merupakan ketentuan tentang “cessie”.

n Factoring
(Anjak Piutang)

n Black’s Law Dictionary menjelaskan:

n Sale of accounts receivable of a firm to a factor at a discount price”

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Sewa Beli

n Pengertian Sewa Beli
(Hire Purchase)

n Diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Pebruari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran (credit sale) dan sewa (renting) sebagai berikut:

n Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli .

n Angsuran tersebut diperhitungkan dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama.

n Diikat dalam suatu perjanjian.

n Hak milik atas barang baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Leasing

n Leasing
(Sewa Guna Usaha)

n Leasing (to lease: menyewakan).

n Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

n Pengaturan: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991

n Ada 2 (dua) bentuk, yaitu: hak opsi (finance lease) dan tanpa hak opsi (operating lease)

n finance lease artinya kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

n operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek guna usaha

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Perjanjian Kredit Bank

¨ PENGERTIAN KREDIT

¨ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

¤ “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

¤ Sedangkan pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 adalah:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Perjanjian baku

Pengertian Perjanjian Baku

Di dalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah “standardized agreement” atau “standardized contract”, sedangkan kepustakaan hukum Belanda mengunakan istilah “standaard voorwaarden”, “standaard contract.”

“Perjanjian baku adalah konsep tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.”

Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat daripada debitur

Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.

Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Jenis & Pola Waralaba

Keuntungan Franchisor

n Organisasi sentral cenderung kecil terdiri dari beberapa manajer yang berpengalaman luas tetapi spesifik

n Tidak perlu menyuntikkan sejumlah modal yang besar demi meningkatkan kecepatan pertumbuhan usaha

n Mampu memperluas jaringan usaha dengan cepat

n Resiko atas asset-asset diserahkan pada franchisee

n Kerugian Franchisor

n Franchisee yang menganggap dirinya independen

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Hukum Bisnis

§ PENGERTIAN HUKUM

Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).

Hukum : aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

§ PENGERTIAN HUKUM

§ ALIRAN LEGISME

Hukum identik dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan untuk pembuatan peraturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan dirumuskan dalam bentuk yang telah ditentukan untuk itu.

§ ALIRAN HUKUM BEBAS

undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, jika perlu hakim dapat menyimpangi undang-undang untuk mewujudkan keadilan

Baca selengkapnya »

Category: Hukum Bisnis 0 komentar

Langganan: Postingan (Atom)