Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Get Gifs at CodemySpace.com

Hukum Kontrak Internasional

Blog My Campus

—  Sifat dan ruang lingkup kontrak
—  Kontrak terbagi atas:
-      Kontrak nasional
-      Kontrak internasional
•      Kontrak internasional semakin berkembang seiring berkembangnya transaksi perdagangan
•      Kontrak internasional telah berkembang namun aturan hukum yang terumuskan formal belum cukup berkembang

•      Kontrak internasional adalah kontrak nasional yang didalamnya ada unsur asing (Sudargo Gautama) = doktrin
—  Arti dan definisi hukum kontrak internasional
Are contracts with elements in two or more nation states. Such contracts may be betwee states, between a state and a private party, or exclusively between private parties (Reese)


—  Indikator kontrak internasional
—  Indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu:
-      Kebangsaan yang berbeda
-      Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda
-      Hukum yang dipilih adalah hukum asing termasuk prinsip kontrak internasional
-      Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri
-      Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri
-      Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri
-      Objek kontrak di luar negeri
-      Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing
-      Digunakannya mata uang asing dalam kontrak
—  Pihak berbeda kewarganegaraan
—  Konsekuensi hukum à status hukum personal masing masing WN  akibat hukum  hukum apa yang akan berlaku untuk kontrak
—  Hukum yang mungkin berlaku untuk kontrak demikian, antara lain:
-      Hukum nasional salah satu pihak
-      Hukum kebiasaan internasional
-      Hukum internasional
—  Kontrak internasional & Perjanjian internasional
—  Kontrak internasional dalam bidang komersial atau perniagaan
—  Perjanjian internasional dalam bidang publik yang bukan bersifat komersial (the law of treaty)
—  Perjanjian internasional (UU 24/2000) adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
—  Prinsip
hukum kontrak internasional
—  Prinsip pacta sunt servanda à pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak
—  Prinsip good faith (itikad baik)
—  Prinsip resiprositas  para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik
—  Harmonisasi
—  Cara harmonisasi (Honka)
-      Peraturan perundangan nasional di bidang kontrak
-      Penggunaan kontrak baku
-      Penerapan hukum kebiasaan internasional
-      Prinsip hukum internasional
-      Putusan pengadilan / arbiase
-      Harmonisasi menurut panduan hukum dan doktrin hukum
—  Para pihak dalam dalam
kontrak internasional
—  Para pihak dalam kontrak internasional adalah subjek hukum yang dapat membuat dan menandatangani kontrak internasional
—  Subjek hukum yang dapat menutup kontrak adalah para pihak yang mampu menanggung hak dan kewajiban di depan hukum.
—  Subjek hukum kontrak internasional adalah:
-      Individu
-      Badan hukum (dalam hal ini perusahaan)
-      Organisasi internasional
-      negara
—  Para pihak dalam
kontrak internasional
—  Pihak dalam kontrak internasional, tergolong dalam bentuk kontrak:
-      Antara perusahaan dengan perusahaan (asing) lainnya
-      Antara negara dengan perusahaan (asing)
-      Antara negara dengan negara
-      Antara organisasi internasional dengan perusahaan
—  Sumber-sumber hukum
kontrak internasional
•     Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak)
•     Dokumen kontrak
•     Kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang berhubungan dengan kontrak
•     Prinsip hukum umum mengenai kontrak
•     Putusan pengadilan
•     Doktrin
•     Perjanjian internasional
—  Perjanjian internasional
 tentang kontrak
—  Konvensi mengenai jual beli internasional 1980 (CISG) – the Un convention on contract for the international sale of goods
—  Prinsip kontrak international UNIDROIT
—  Bentuk kontrak internasional
—  Kontrak awal
—  Kontrak di bidang jal beli barang dan jasa
—  Kontrak di bidang perwakilan
—  Kontrak di bidang waralaba
—  Kontrak di bidang lisensi dan alih teknologi
—  Kontrak di bidang usaha patungan
—  Kontrak di bidang pembangunan ekonomi
—  Pilihan hukum
—  Pilihan hukum untuk kontrak internasional tidak mudah, hukum dipilih oleh salah satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya
—  Pilihan hukum penting untuk mencegah ketidakpastian
—  Fungsi pilihan hukum adalah:
-      Menentukan hukum yang digunakan
-      Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak
-      Sumber hukum
—  Pilihan hukum
—  Pilihan hukum memiliki prinsip:
•     Kebebasan para pihak
•     Prinsip bonafide à pilihan hukum didasarkan pada itikad baik
•     Prinsip real connection  pilihan hukum yang disepakati para pihak memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak
•     Prinsip separabilitas klausul pilihan hukum  pilihan hukum terpisah dengan pilihan forum (tidak sepenuhnya dapat terpisah)
—  Prinsip pilihan hukum
•     Para pihak bebas memilih hukum yang berlaku
•     Kebebasan memilih hukum nasional tertentu, termasuk bebas untuk tidak terikat
•     Pilihan hukum yang berlaku berasal dari adanya suatu perjanjian dari para pihak
•     Bila tidak ada pilihan tegas pilihan disimpulkan dari maksud para pihak
•     Kontrak tidka sah menurut hukum yang dipilih,  maka pilihan tidak memiliki kekuatan hukum apapun

—  Prinsip pilihan hukum
6. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh hukum yang berlaku yang dipilih para pihak
7. Pihak yang tidak memberi jawaban atas penerimaan ataupun penolakan maka akan ditentukan menurut hukum nasional pihak bertempat tinggal sehari-hari
8.Hukum yang berlaku dapat ditentukan oleh kondisi umum dari kontrak yang disepakati para pihak
9. Kesepakatan dinyatakan tertulis
10. Pilihan hukum dipilih setelah kontrak dibuat
11. Para pihak memberlakukan hukum retroaktif (berlaku surut)
12. Para pihak dapat memilih hukum yang berlaku terhadap semua kontrak atau satu atau beberapa bagian dari kontrak
—  Prinsip pilihan hukum
13. Hukum yang dipilih oleh kesepakatan pra pihak maka hukum dapat diterapkan sebagai aturan dalam kontrak
14. Hukum yang dipilih tunduk pada aturan hukum memaksa dari hukum dimana pengadilan berlangsung
—  Macam-macam pilihan hukum
—  Secara tegas dinyatakan para pihak dalam suatu klausul kontrak
—  Pilihan secara diam-diam atau tersirat
—  Kesepakatan para pihak untuk menyerahkan pilihan hukum kepada pengadilan
—  Ketetapan para pihak untuk tidak memilih atau membuat klausul pilihan hukum
—  Teori pilihan hukum
—  The proper law theory à pengadilan akan melakukan analisis dari ketentuan dan fakta seputar kontrak, untuk menetapkan hukum yang dipikirkan oleh para pihak
—  Teori lex loci contractus  kontrak ditentukan oleh hukum dimana tempat dibuat
—  Teori lex loci solutionis  pengadilan akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat dimana perjanjian dilaksanakan
—  Teori lex fori  hukum dari pihak pengadilan
—  Teori The Most Characteristic Connection  dinilai berdasarkan prestasi yang paling karakteristik
—  Pilihan forum dalam kontrak internasional
Belum ada aturan yang seragam mengenai pilihan forum, berhasil merumuskan Convention on the Choice of Court Agreements 2005
•      Fungsi choice of forum à kepastian hukum
•      Pilihan forum diakui baik secara nasional maupun internasional
•      Choice of forum bukan Choice of law
—  Prinsip pilihan forum
•     Prinsip kebebasan para pihak (autonomy of the parties) à kebebasan menentukan forum penyelesaian sengketa
•     Prinsip bonafide  apa yang telah disepakati para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik
•     Prinsip prediktabilitas dan efektivitas  didasarkan pada pertimbangan apakah forum yagn akan mengangani sengketa suatu kontrak dapat diprediksi kewenangannya dalam memutus sengketa / putusan yang dikeluarkan efektif dan kemungkinan ditaati dan dilaksanakan
•     Prinsip jurisdiksi eksklusif  pilihan forum seyogyanya tegas, eksklusif, tidak menimbulkan jurisdiksi ganda

—  Pembatasan pilihan forum
—  Pilihan forum dibatasi kebebasannya dalam hal:
•     Tidak boleh ada unsur penipuan
•     Pembatasan kewenangan pokok perkara oleh pengadilan
•     Pembatasan kewenangan pengadilan terhadap pihak yang bersengketa
•     Forum non – conveniens à tidak ada kaitan antara sengketa dengan badan peradilan yang mengadili sengketa
•     Tidak efektif / tidak berfungsi forum yang dipilih (keadaan perang)
•     Tidak melanggar kepentingan umum
—  Forum yang dapat dipilih
•     Negosiasi
•     Mediasi
•     Pengadilan
•     Arbitrase
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)