Blog My Campus

Dalam UU-BI dianut pertanggungjawaban publik, dimana pada
setiap awal tahun anggaran Bank Indonesia wajib menyampaikan
informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa
mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya
dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang.
Informasi tersebut juga disampaikan kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Disamping itu, setiap 3 (tiga) bulan Bank
Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Apabila diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Bank
Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan

tugas dan wewenangnya.
n BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. BI untuk dan atas
nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan,
serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan
Pemerintah terhadap pihak luar negeri.
n Hubungan penting lainnya dari BI dan pemerintah adalah : koordinasi
dan konsultasi, serta pembagian surplus (dan beban defisit) dari hasil
kegiatan BI.
Bank Indonesia 73
Anggaran tahunan Bank Indonesia harus disampaikan kepada
DPR. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan
tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan
tahunan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
yang hasilnya disampaikan kepada DPR. Bank Indonesia juga
diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan
kepada publik melalui media massa.
Saat ini BI mempublikasikan berbagai laporan secara berkala
kepada masyarakat luas. Ada Laporan tahunan yang berisikan
tinjauan perekonomian secara keseluruhan; laporan tahunan
keuangannya; laporan triwulanan tentang Kebijakan Moneter;
Tinjauan Kebijakan Moneter setiap bulan; serta laporan perkembangan
ekonomi keuangan dan kerjasama internasional. Ada juga
laporan tentang pengawasan perbankan dan laporan perkembangan
Perbankan Syariah, setiap tahun.
BI juga mempublikasikan berbagai statistik per triwulan, bulanan
dan mingguan. Ada statistik ekonomi moneter, statistik perbankan,
dan statistik perbankan Syariah. Sebagian dari data statistik memang
ada yang berasal dari lembaga lain, seperti BPS dan Departemen
Keuangan. Namun sebagian besarnya bersumber dari data BI
sendiri.
Penyelenggaraan survei untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan moneter secara efektif dan efisien, telah dilaksanakan oleh
BI dengan intensitas yang tinggi. Bank Indonesia menyelenggarakan
survei, sebagian besarnya secara berkala, serta mempublikasikannya
kepada publik. Antara lain: survei konsumen, survei kegiatan dunia
usaha, survei kredit perbankan, survei penjualan eceran, survei
persepsi pasar, survei indeks perbankan, survei properti komersial,
dan sebagainya.