Semenjak RIS dibubarkan berdirilah Negara kesatuan RI
dengan pedoman UUDS 1950. Isi konstitusi ini menganut ide demokrasi liberal
yang meniru konstitusi negara – negara Barat.
Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia antara lain
ditandai dengan berlakunya sistem parlementer dengan ciri – ciri sebagai
berikut:
Ü Kedudukan Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat
Ü Kabinet dipimpin perdana menteri yang bertanggungjawab kepada
parlemen
Ü Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak
dalam parlemen
Ü Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya
Ü Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya
pemerintah pun dapat membubarkan parlemen.
Pada masa demokrasi liberal berlaku sistem multipartai,
partai – partai ini ada yang berkuasa di dalam pemerintahan dan ada juga yang
menempatkan diri sebagai partai oposisi. Partai yang berkuasa mendudukkan wakil
– wakilnya dalam kabinet setelah mendapatkan dukungan mayoritas parlemen.
Namun, apabila mayoritas suara parlemen tidak mempercayai lagi kabinet
tersebut, maka jatuhlah kabinet yang berkuasa itu.
Partai – partai yang pernah berkuasa di Indonesia
b Kabinet Natsir
Program kerja Kabinet Natsir antara lain:
© Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih
Dewan Kostituante
© Menyempurnakan susunan pemerintah dan membentuk kelengkapan egara
© Menggaitkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
© Meningkatkan kesejahteraan rakyat
© Menyempurnakan organisasi angkatan perang
© Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
b Kabinet Sukiman
Program kerja Kabinet Sukiman antara lain:
© Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai Negara hokum unutk
menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat – alat
kekuasaan negara
© Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka
pendek untuk mempertinggi kehidupan social ekonomi rakyat dan mempercepat usaha
penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
© Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante
dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat
terklaksananya otonomi daerah.
© Menyampiakan UU pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama,
penetapan upah minimum, penyelesaian pertikaian buruh
© Menyelenggarakan politik luar negeri bebas aktif
© Memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya
b Kabinet Wilopo
Program kerja Kabinet Wilopo antara lain:
© Mempersiapkan pemiliu
© Berusaha mengembalika Irian Barat ke dalam pangkuan RI
© Meningkatkan keamanan dan kesjahteraan
© Perbaharui bidang pendidikan dan pengajaran
© Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif
b Kabinet Ali Sastromijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
Program kerja Kabinet Ali Sastromijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
antara lain:
© Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
© Melaksanakan pemilu
© Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
© Menyelenggarakan Koferensi Asia
Afrika
b Kabinet Burhanuddin Harahap
Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain:
© Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah dalam hal ini kepercayaan
angkatan darat dan masyarakat
© Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah
inflasi, dan pemberantasan korupsi
© Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke RI
b Kabinet Ali Sastromijoyo II
Program kerja Kabinet Ali Sastromijoyo II antara lain:
© Menyelesaikan pembatalan hasil KMB
© Menyelesaikan masalah Irian Barat
© Pembentukan provinsi Irian Barat
© Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
b Kabinet Juanda ( Kabinet Karya )
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang
meliputi:
© Membentuk dewan nasional
© Normalisasi keadaan RI
© Melanjutkan pembatalan KMB
© Memperjuangkan Irian Barat Kembali ke RI
© Mempercepat pembangunan
0 komentar:
Posting Komentar