Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

PENGERTIAN UTILITARISME

1.            Arti

Utilitarisme adalah faham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan (the principle of utility) sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut, secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua phak yang terlibat dan tanpa membeda-bedakan, membawa akibat baik berupa keuntungan atau kebahagiaaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang.  The greatest good to the greatest number. Faham ini menyatakan bahwa di antara semua tindakan yang kita ambil atau di antara semua peraturan yang kita pegang, yang dapat dibenarkan secara moral adalah tindakan atau peraturan yang, sejauh dapat kita perhitungkan, akan paling memajukan kepentingan banyak orang, paling menguntungkan atau paling membawa kebahagiaan mereka.

2.            Ciri Umum


Kalau mengingat pengertian di atas, maka ciri umum aliran ini adalah bersifat kritis, rasional, teleologis, dan universal. Utilatarisme sebagai teori etika normatif merupakan suatu teori yang kritis, karena menolak untuk taat terhadap norma-norma atau peraturan moral yang berlaku begitu saja dan sebaliknya menuntut agar diperlihatkan mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan. Teori etika ini tidak mengakui abahwa ada tindakan-tindakan yang pada dirinya sendiri wajib untuk dilakukan atau yang pada dirinya sendiri dilarang. Pada dirinya sendiri semua tindakan ataupun peraturan itu netral. Yang memberi nilai moral kepada tindakan-tindakan atau peraturan tersebut adalah akibat-akibatnya. Sebagai contoh misalnya, para penganut aliran ini tidak dapat menerima bahwa hubungan seks di luar perkawinan itu bagaimanapun juga pada dirinya sendiri tidak pernah dapat dibenarkan secara moral. Mereka akan bertanya, mengapa tidak boleh melakukan hubungan seks di luar perkawinan; mereka menuntut agar diberikan alasan-alasan yang masuk akal. Karena tuntutan ini, Utilitarisme juga berciri umum rasional. Bagi kaum Utilitarian, hubungan seks di luar perkawinan itu secara moral tidak dapat dibenarkan baru kalau ada alasan yang masuk akal, yakni bila setelah dipertimbangkan, dalam kenyataan, akibat-akibat buruk dari hubungan seks di luar perkawinan lebih banyak daripada akibat baiknya. Akan tetapi kalau setelah dipertimbangkan ternyata bahwa akibat baik dari hubungan seks di luar perkawinan itu lebih banyak daripada akibat buruknya, maka, menurut kaum Utilitarian, hubungan seks di luar perkawinan justru wajib dilaksanakan.

Karena sifat kritis dan rasional yang seperti itu, Utilitarisme dalam kalangan etika tradisional dialami sebagai kritik yang membahayakan. Daripada menerima aturan-aturan tradisional begitu saja, Utilitarisme menuntut agar peraturan-peraturan yang ada dipertang-gungjawabkan berdasarkan manfaatnya bagi banyak orang, dan apabila pertanggungjawaban itu tidak dapat dilakukan, peraturan tersebut supaya dilepaskan saja.

Utilitarisme juga bersifat teleologis, karena benar-salahnya suatu tindakan secara moral dikaitkan dengan tujuan (telos) yang mau dicapai atau dengan memperhitungkan apakah akibat baik tindakan tersebut lebih banyak daripada akibat buruknya. Hal ini berbeda sekali dengan etika normatif yang bersifat deontologis. Seperti masihh akan kita lihat kemudian, bagi para penganut etika deontologis ada tindakan-tindakan tertentu yang pada dirinya sendiri tidak pernah dapat dibenarkan secara moral, entah apa pun akibat tindakan tersebut. Bagi mereka norma-norma moral selalu wajib diataati begitu saja tanpa mempertimbangkan apakah akibatnya menguntungkan atau merugikan. Dalam kasus di atas, bagi para penganut etika deontologis, melakukan hubungan seks di luar perkawinan bagaimanapun juga secara moral tidak pernah dapat dibenarkan. Mereka secara prinsipial menolak bahwa tujuan menentukan kualitas moral, maka tidak dapat dipersoalkan lagi dari segi akibat tindakan.

Utilitarisme juga bersifat universal dalam arti teori etika ini memperhatikan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi si pelaku moral sebagaimana dikemukakan oleh Egoisme Etis. Dibandingkan dengan Egoisme Etis maupun Etika Pengembangan Diri Aristoteles yang masih belum bebas dari ciri egoistik, Utilitarisme menekankan agar pertimbangan mengenai akibat baik atau manfaat yang akan diperoleh dari suatu pilihan tindakan itu, sedapat mungkin, sejauh dapat diperhitungkan, memperhatikan semua orang yang terlibat dalam tindakan tersebut atau terkenai olehnya. Suatu tindakan secara moral benar dan wajib dilakukan kalau akibat tindakan tersebut membawa keuntungan yang semakin besar bagi semakin banyak orang (the greatest good to the greatest number). Dengan demikian Utilitarisme mengatasi egoisme dan membenarkan sikap-sikap sosial. Utilitarisme membenarkan bahwa pengorbanan kepentingan atau nikmatnya sendiri demi orang lain dapat merupakan tindakan yang paling tinggi nilai moralnya.

Berkaitan dengan tekanan pada memperhatikan kepentingan umum dan membenarkan adanya pengorbanan kepentingan dan nikmat pribadi demi kepentingan dan nikmat orang banyak, Utilitarisme sebagai dasar berargumentasi seringkalai, sadar atau tidak sadar, dijadikan acuan dalam banyak pengambilan kebijakan sosial-politik. Kalau kita melakukan alanisis sosial untuk mengkaji mengapa pemerintah memutuskan untuk menggusur sebuah perkampungan demi pembuatan jalan atau demi pengaturan tata kota dan pembangan kawasan bisnis, alasan yang dikemukakan biasanya bersifat utilitarian. Kerugian yang diderita oleh sekelompok orang yang terkena penggusuran dapat dibenarkan demi keuntungan bagi semakin banyak orang. Karena prinsip utilitarian banyak digunakan dalam pengambilan kebijakan soail-politik dan dalam kehidupan bersama sehari-hari, maka kiranya baik bahwa prinsip ini kita analisis secara cermat dan kita tanggapi secara kritis.





3.            Macam

Biasanya dibedakan dua macam teori etika normatif Utilitarisme, yakni Utilitarisme Tindakan dan Utilitarisme Peraturan.

a.             Utilitarisme Tindakan
Utilitarisme sebagaimana lazimnya dipahami adalah Utilitarisme Tindakan. Kaidah dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan akibat-akibat baik yang lebih besar di dunia daripada akibat buruknya". Bagi penganut aliran ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan dalam mempertimbangkan suatu tindakan tertentu adalah: "Apakah tindakanku yang tertentu ini, pada situasi seperti ini, kalau memperhatikan semua pihak yang tersangkut, akan membawa akibat baik yang lebih besar daripada akibat buruknya?" Bagi Utilitarisme Tindakan tidak ada peraturan umum yang dengan sendirinya berlaku; setiap tindakan mesti dipertimbangkan akibatnya.

Utilitarisme Tindakan sudah banyak dikritik dan hampir tidak ada yang membelanya lagi. Alasanyannya adalah: dalam praktek orang tidak setiap kali membuat pertimbangan baru untuk melihat akibat-akibat dari setiap tindakan. Sulit dibayangkan bahwa orang dapat hidup tanpa peraturan sama sekali. Setiap pernyataan moral mengandung unsur bahwa pada prinsipnya dapat berlaku untuk tindakan-tindakan lain yang sejenis walaupun akibatnya mungkin tidak persis sama. Utilitarisme tindakan dengan mudah dapat dipakai untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum dengan alasan bahwa akibatnya membawa keuntungan bagi lebih banyak orang daripada akibat buruknya. Misalnya berdasarkan prinsip itu seseorang dapat dibenarkan untuk mencuri satu kaleng roti dari supermarket Hero untuk diberikan kepada beberapa orang gelandangan yang kelaparan. Kalau hanya memperhitungkan akibatnya, kerugian yang diderita oleh supermarket Hero akan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan memberi makan pada beberapa orang gelandangan yang kelaparan.

Selain itu, seperti pernah ditunjukkan oleh Ross dan Butler,[1] kalau hanya akibat dari tindakan saja yang diperhitungkan tanpa memperhitungkan apakah sesuai atau tidak dengan peraturan atau norma yang berlaku, maka orang akan sampai pada suatu kesimpulan yang aneh. Sebagai contoh, misalnya tindakan A membawa akibat yang persis sama dengan tindakan B. Akan tetapi tindakan B melibatkan suatu pelanggaran peraturan (misalnya dengan berlaku tidak adil atau tidak jujur), sedangkan yang A tidak. Kalau dasar pertimbangannya hanya berdasarkan akibat dari tindakan saja, padahal akibat tindakan A persis sama dengan tindakan B, maka logis orang secara moral bebas memilih A atau B. Dalam praktek sudah jelas bahwa tindakan A lah yang benar dan B salah.





b.            Utilitarisme Peraturan

Untuk mengatasi kelemahan pokok di atas, maka kemudian dikembangkanlah macam etika Utilitarian yang kedua, yakni Utilitarisme Peraturan. Dalam teori ini yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Jadi yang dipersoalkan sekarang adalah akibat-akibat baik dan buruk dari suatu peraturan kalau berlaku umum. Kaidah dasarnya sekarang berbunyi: "Bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya."

Kalau kaidah ini diterapkan pada kasus pencurian satu kaleng roti di supermarket Hero tadi menjadi nyata bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara moral. Hal ini menjadi jelas dari kenyataan bahwa pernyataan "Mengambil barang dari toko besar tanpa bayar boleh dilakukan asal untuk orang miskin" tidak dapat kita jadikan sebagai kaidah atau peraturan yang berlaku umum. Sebab kalau pernyataan itu kita jadikan kaidah yang berlaku umum, dapat dipastikan bahwa akibat buruknya justru lebih besar daripada akibat baiknya. Demikianlah Utilitarisme Peraturan jauh lebih keras dan lebih dapat diterima daripada Utilitarisme Tindakan.


4.            Tanggapan kritis

a.             Kesulitan menentukan nilai suatu akibat

Karena Utilitarisme mengkaitkan moralitas suatu tindakan dengan jumlah akibat baik yang melebihi akibat buruknya, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nilai suatu akibat itu dapat ditentukan. Pertanyaan ini harus dapat dijawab kalau kaidah utilitarisme mau dipakai. Kalau kita mau memakai kelebihan akibat baik terhadap akibat buruk sebagai tolok ukur moral, maka kita harus tahu apa arti "lebih besar" dalam hubungan dengan nilai. Bagaimana cara menghitung lebih besarnya akibat-akibat baik atau buruk? Kalau kita membatasi diri pada pembandingan akibat tindakan dari segi nilai kenikmatan (hedonistik) saja rupanya perbandingan kuantitas sudah menghadapi kesulitan. Rasa nikmat ada bermacam-macam dan sulit dibandingkan: kenikmatan karena memuaskan nafsu makan, nafsu seks, nafsu marah, nafsu balas dendam; kenikmatan tidur, kenikmatan merokok, naik gunung, berenang dsb. Kesulitan menjadi lebih besar lagi kalau masih harus membandingkan besar-kecilnya akibat baik dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Sebagai contoh misalnya, sulit sekali untuk menentukan mana dari kemungkinan tindakan berikut yang paling besar membawa  kenikmatan sebagai akibatnya: pergi menonton film, makan sate ayam bersama teman, baca-baca sambil mendengarkan musik yang kita senangi, mendengarkan siaran wayang sambil main gaple?
Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, Jeremy Bentham (1748-1832), seorang tokoh Utilitarian yang hedonis dari Inggris, misalnya mencoba untuk memperhitungkan "nilai senang: dari pelbagi kegiatan manusia guna dapat diperbandingkan jumlahnya satu sama lain. Ia mengemukan ada tujuh dimensi yang perlu diperhatikan dalam perhitungan (hedonic calculus) tersebut, yakni intensitasnya, lamanya berlangsung, kepastiannya, kedekatannya dengan kecondongan pribadi, kesuburannya, kemurniannya, dan keluasannya. Hasil perhitungan semacam itu tidak meyakinkan. Maka tokoh Utilitarian lain, John Stuart Mill (1806-1873) dalam karangannya yang terkenal Utilitarianism (yang pertama-tama merumuskan teori Utilitarisme secara khusus) mengakui bahwa usaha semacam itu tidak dapat berhasil. Ia memasukkan unsur baru ke dalam perhitungan, yaitu unsur "kualitas" di samping unsur "kuantitas". Akan tetapi, dengan berbuat demikian suatu "perhitungan" tepat tentang jumlah akibat baik dan akibat buruk menjadi sama sekali tidak mungkin lagi.

Di lain pihak kesulitan itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Dalam teori memang sulit sekali memperbandingkan nilai-nilai yang berlainan secara kualitatif. Namun dalam praktek hidup sehari-hari biasanya kita kurang lebih dapat menentukannya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dalam praktek hidup sehari-hari kurang lebih kita dapat menentukan mana yang akan membawa akibat baik lebih besar (dalam arti lebih menyenangkan): pergi menonton film, makan sate ayam bersama teman, atau baca-baca di rumah sambil mendengarkan musik yang kita senangi. Mana yang baik dan mana yang buruk (dilihat dari kuantitas dan kualitas rasa senangnya) akan sangat tergantung situasi. Pergi menonton film bisa sangat menyenangkan, tetapi kalau untuk itu harus pergi dengan naik sepeda di tengah hujan lebat ya lebih baik tinggal di rumah untuk baca-baca sambil mendengarkan musik yang kita senangi.

c.             Bertentangan dengan prinsip keadilan

Keberatan paling pokok yang biasa dikemukakan terhadap teori etika Utilitarisme adalah bahwa kaidah dasar yang dikemukakan oleh teori tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan. Keberatan ini adalah keberatan yang secara kritis dapat dikemukakan terhadap penentuan kebijakan pemerintah atau penguasa yang mengambil prinsip atau kaidah utilitarian sebagai pokok acuan untuk berargumentasi. Sebagai contoh misalnya dalam suatu proyek pembuatan jalan tol, keluarga Sukri terkena gusur. Ia tidak mau membongkar rumahnya dan berpindah tempat karena ia merasa diperlakukan tidak adil. Uang ganti rugi yang ia peroleh jauh dari mencukupi untuk dapat membeli rumah yang kurang lebih sama di tempat lain. Ia juga merasa jengkel karena ini sudah kedua kalinya ia terkena gusur. Dulu sebelum membeli tanah dan membangun rumah di tempat itu ia sudah bertanya pada dinas tatakota tentang rencana pembangunan kota, dan ia mendapat jawaban bahwa daerah itu aman. Ternyata, baru beberapa tahun sudah ada perubahan.

Setelah perundingan yang alot, akhirnya pemerintah daerah memberikan ultimatum pada Sukri bahwa bagaimanapun juga proyek harus jalan, dan kalau pada tanggal tertentu Sukri dan keluarganya tidak pindah, maka rumahnya akan dibuldozer dengan paksa. Dalam membela tindakannya, pihak pemda selalu menyatakan bahwa Sukri terlalu mendahulukan kepentingannya sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan umum. Pemda sebenarnya tidak mau merugikan Sukri, tetapi tidak ada jalan lain. Sukri semestinya sadar bahwa kerugian yang dia tanggung tidaklah seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh orang banyak dengan adanya jalan tol di daerah itu.

Berdasarkan prinsip Utilitarian, penalaran aparat pemda di atas logis dan dapat dibenarkan. Akan tetapi prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, karena menurut prinsip keadilan setiap manusia sebagai seorang pribadi (persona) itu bernilai dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Manusia sebagai seorang pribadi tidak pernah boleh dikorbankan demi manusia lain. Ia mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lain. Ini berarti bahwa dalam kasus di atas, Sukri sebagai seorang pribadi mempunyai hak-hak asasi yang harus dihormati pula oleh pihak pemda. Menjadikan dia dan keluarganya sebagai "tumbal" yang harus dikorbankan demi kesejahteraan banyak orang lain, secara moral tidak dapat diterima.

Tidak memadainya prinsip Utilitarian sebagai prinsip moral karena bertentangan dengan prinsip keadilan juga nampak dalam kasus lain sebagai berikut: Menjelang Pemilu biasanya situasi agak rawan dan adanya "gang" atau kelompok-kelompok "gali" yang merampok dan membuat kerusuhan akan mudah ditunggangi oleh mereka yang sengaja mau mengacaukan keadaan. Maka demi menjaga ketenangan masyarakat dan mengamankan Pemilu diadakanlah operasi penertiban keamanan masyarakat. Orang-orang yang dicurigai sebagai "gali" dan perusuh langsung diculik dan dijebloskan ke dalam penjara atau malah ada yang secara misterius hilang dan tahu-tahu sudah diketemukan sebagai mayat di suatu tempat. Operasi tersebut secara pragmatik-utilitarian sepertinya menguntungkan bagi masyarakat. Banyak anggota masyarakat merasa senang karena mereka tidak diganggu lagi oleh para "gali" tersebut. Yang dirugikan hanyalah orang-orang yang dituduh ataupun dicap sebagai "gali".Apa yang secara pragmatik-utilitarian nampaknya menguntungkan banyak orang itu sebenarnya secara moral tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Orang yang dituduh "gali" pun adalah manusia yang memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dilanggar begitu saja. Kendati jumlah mereka relatif sedikit dibandingkan dengan keseluruhan penduduk, dan di antara mereka memang mungkin ada yang sungguh-sungguh jahat, secara hukum mereka memiliki hak yang disebut "praduga tak bersalah", artinya sebelum terbukti melalui proses pengadilan bahwa seseorang itu bersalah, orang tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka; apalagi hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan mereka. Bahwa banyak orang diuntungkan oleh tindakan menghukum orang-orang itu, secara moral tidak dengan sendirinya membenarkan tindakan tersebut. Tambahan pula, secara hukum pun tindakan macam itu dalam jangka panjang dapat merugikan, karena kepastian hukum lalu digoyahkan. Masyarakat akan dicengkam oleh rasa takut terhadap kesewenangan penguasa yang sepertinya dapat bertindak di luar jalur hukum bila dipertimbangkan bahwa kepentingan umum menuntutnya.


     [1]Dalam Richard B. Brandt, Ethical Theory, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1959): pp. 227, 173-174.
Category: 0 komentar

0 komentar:

Poskan Komentar